Dari telaah dokumen yang saya lakukan, masjid yang sebelumnya bernama Masjid Djamiek Nurul Aman ini, pembangunannya dimulai pada 26 September 1958 yang ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh KH Musliah, Ketua Misi Departemen Agama ke Sumatera Barat. Modal pertama pembangunannya berasal dari bantuan Ka Operasi DAM III/ 17 Agustus, sebanyak Rp 1 juta, sumbangan Menteri Agama sebesar Rp 1 juta, dan dari pengumpulan sumbangan berupa derma, wakaf, dan zakat dari kaum muslimin Sumbar.

Hingga pertengahan Juli 1965, pembangunan sempat terbengkalai. Padahal ketika itu, pembangunan masjid tersebut sudah sampai pada tahap pemasangan lantai tingkat atas (lantai II-red). Pembangunan itu terbengkalai karena kesulitan
keuangan dan banyaknya pengurus masjid yang pindah domisili dari Kota Padang.

Tapi, patut diingat, bentuk masjid ini bukanlah seperti layaknya masjid di era sekarang. Dulu kondisinya serba darurat. Bahkan pada 1962, agar Shalat Tarawih dan Shalat Jumat dapat dilaksanakan di masjid tersebut, bangunannya terpaksa
diberi atap seng darurat di ruangan dalam. Seng yang dipakai adalah seng yang dipinjamkan walikota Padang (ketika itu) sebanyak 40 kodi. Meski darurat, bangunan ini telah dapat memberi manfaat --selain sebagai tempat shalat-- bagi terselenggaranya wirid ibu-ibu setiap minggunya dan juga dipakai untuk perayaan hari besar Islam.

Melalui SK No 69/GSB-UND/62 tertanggal 27 September 1962, Gubernur Sumbar, Kaharoeddin Dt Rangkayo Basa sempat pula membubarkan "Jajasan Mesdjid Djamiek Padang" dan lantas menunjuk Walikota Padang, Zainoel Abidin St Pangeran, Kepala Kantor Urusan Agama Daerah Tk I Sumbar, Hadji Djamaloeddin, dan Polisi Komisariat Sumbar, AKBP Johnny Anwar untuk membentuk sebuah yayasan yang berbentuk badan hukum guna mengambil oper bengkalai dan melanjutkan pembangunan Mesdjid Nurul Aman Padang.

Setelah yayasan baru dibentuk, kemudian gubernur mengesahkan pengurus Badan Pembangunan Mesdjid Djamiek Nurul Aman Kota Padang melalui SK No 74/GSB-UND/62 tertanggal 11 Oktober 1962 dengan Ketua Umumnya AKBP Johny Anwar yang kemudian digantikan Mr Chaidir Nien Latief yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua III. Pengurus ini hanya bertahan hingga 1965 dan diganti pada 5 Juli 1965 melalui SK No Kemasj.0062/GSB/65. Sebagai Ketua Umum, ditunjuk Ismail Tuangku Maradjo dan Sekretaris, Drs Azhari.

Karena terbengkalainya pembangunan masjid tersebut, Ketua I Panitia Pembangunan Masjid Nurul Aman, Boer Joesoef dengan Sekretarisnya, A Kamal SH pada 7 Juli 1965 melayangkan surat ke Wakil Perdana Menteri III, Menko Kesejahteraan dan Menteri Sosial RI untuk minta bantuan dana. Dalam suratnya No Sekret.001/S.U/B/1965 itu, mereka menyebutkan bahwa dari penaksiran Dinas PU (Pekerjaan Umum) Sumbar,
biaya untuk penyelesaian tersebut tidak kurang dari setengah miliar rupiah. Tidak jelas, berapa akhirnya pemerintah RI membantu pembiayaan pembangunan itu.

Namun hingga Desember 1965, pengurus pembangunan masjid melalui surat No 03/SU/B/65 tertanggal 6 Desember 1965 "melaporkan" ke gubernur bahwa pembangunan masjid masih terbengkalai. Bahkan tonggaknya sudah banyak yang lapuk. Mengingat bakal masuknya bulan suci Ramadhan 1385 H, panitia memohon bantuan dana sebesar Rp 2.250.000 kepada gubernur.

Pada awal 1966, nama Masjid Nurul Aman berganti menjadi Masjid Nurul Iman. Karena berdasarkan saran-saran para ahli disebutkan pemakaian kata-kata Nurul Aman tidak biasa dalam rangkaian bahasa Arab. Pergantian itu ditetapkan gubernur Sumbar melalui SK No Kemasj.025/GSB/66 tertanggal 10 Maret 1966 yang sekaligus mengganti kepengurusan masjid yang lama, dengan ketua barunya, Pelaksana Tugas Gubernur Sumbar, Soeputro Brotodihardjo yang kemudian digantikan Harun Zein.

Dua tahun kemudian, pengurus "melaporkan" kembali kondisi perkembangan pembangunan Masjid Nurul Iman ini, sekaligus memohon bantuan dana. Melalui surat No Sekr./006/S.U/B/1968, disampaikan bahwa ruang keliling bawah, baru dapat disiapkan sebanyak 4 lokal yang telah dimanfaatkan IAIN Aldjamiah Imam Bonjol untuk kantor rektor, kantor pusat IAIN, ruangan perpustakaan darurat dan ruangan kuliah untuk doktoral. Sedangkan bangunan dalam dan bangunan untuk tingkat atas (lantai II-red), belum dapat dimulai sama sekali. Untuk menyudahkan bengkalai itu ditaksir oleh seksi teknik bangunan membutuhkan biaya lebih kurang Rp 25 juta.

Secara perlahan namun pasti, Masjid Nurul Iman telah berdiri megah sebagai masjid terbesar di Kota Padang. Masjid itu menjadi kebanggan warga Kota Padang dan juga masyarakat Sumbar. Namun tragisnya, masjid ini nyaris jadi puing-puing seiring meledaknya bom yang diduga diledakkan Timzar Zubil, dari Komando Jihad
pada 11 November 1976 dengan motif memancing pertentangan antar agama. Pelakunya ini, tidak pernah ditemukan dan hingga kini masih misterius.

Nyaris porak poranda pasca pengeboman, masjid ini baru "porak poranda" pada 2004 pasca munculnya kebijakan gubernur Sumbar, H Zainal Bakar SH untuk merehabnya yang hingga kini tidak jelas bagaimana kelanjutannya. (***)

 

Sebagaimana dituturkan Safarwa, sebenarnya pihak keluarga berkeinginan sekali agar buah hatinya itu bisa hidup normal secepatnya. Tapi ketika Dita diberi anus buatan di perut bagian kirinya pada usia 20 hari oleh tim medis RSUD Painan, dokter setempat mengingatkan operasi pembuatan lubang dubur baru bisa dilakukan ketika anaknya itu berusia setahun.

Kini setelah genap setahun, dirinya harus menerima kenyataan pahit bahwa biaya operasi untuk mewujudkan impian agar anaknya bisa hidup normal, ternyata kelewat mahal untuk ukuran kantong keluarganya. Maklum saja, suaminya hanyalah petani biasa di Kampung Sungai Bangih, Kecamatan Batang Kapeh, Kabupaten Pesisir Selatan, yang untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga saja sulit. Apalagi untuk membiayai operasi Dita. Sementara Safarwa sendiri, hanyalah ibu rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki usaha sampingan.

“Rancananyo Dita ka dioperasi di rumah sakik M Jamil. Tapi sampai kini, ibuk alun tau bara biayonyo. Cuman kabanyo, di RS Yos Sudarso biayanyo sabanyak 6 juta (rencananya Dita akan dioperasi di RS Dr M Djamil Padang. Hingga sampai sekarang, saya belum tahu berapa biayanya. Cuma kabarnya, di RS Yos Sudarso biayanya sebesar Rp 6 juta),” sebutnya.

Dengan biaya segitu, tentu saja dia harus berpikir ulang untuk mengoperasi anaknya. Tapi tekadnya cuma satu, bagaimana putri bungsunya tersebut bisa punya dubur sebagaimana layaknya manusia normal. Harapannya, mana tahu ada dermawan atau donatur yang tergerak hatinya untuk membantu penderitaan anaknya ini.

Untuk proses di RS Dr M Djamil, disebutkan Safarwa, dirinya telah membawa Dita dan disarankan untuk menyiapkan segala persyaratan yang berlaku. Di antaranya kartu sehat untuk keluarga miskin. Yang menjadi persoalan, dirinya memang memiliki kartu tersebut, tapi masa berlakunya telah habis. Disamping itu, menjelang operasi Dita, dirinya pun harus rutin melakukan check up kondisi anaknya tersebut yang notabene juga membutuhkan biaya.

Sementara untuk ke Padang ini, dia hanya membawa uang yang tak seberapa. Bahkan dia terpaksa sementara harus menumpang di rumah “bakonya” di Kampung Baru No 39 RT 4/RW V, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur daripada harus bolak balik Sungai Bangih-Padang yang tentu saja membutuhkan ongkos yang cukup besar pula.

Karena itulah Safarwa dan keluarga menunggu uluran tangan para pembaca yang terniat untuk membantu. Para dermawan atau donatur, dapat melihat kondisi dan membantu Dita dengan mendatangi alamat “bakonya” tersebut, atau menelepon ke nomor 0751-810317. (***)

Terakhir, kalimat itu disampaikannya dalam Lokakarya Nasional VIII Program Mitra Bahari dan Workshop serta TOT (Training of Trainer) Mitigasi Bencana dan Pencemaran Lingkungan di Hotel Nam Center Jakarta, Rabu lalu (17/5). Apa yang disampaikannya itu, lantas menjadi bahan pemberitaan sejumlah media lokal yang sumbernya berasal dari rilis Humas Pemko Padang yang diikutsertakan dalam lokakarya tersebut.

Kata Fauzi, Padang termasuk daerah paling beresiko bila diterjang tsunami. Tanpa peringatan dini dan persiapan evakuasi, diperkirakan 60% penduduk bisa menjadi korban mengingat kepadatan penduduk Padang saat ini di atas 141.000 jiwa per kilometer persegi. Untuk meminimalisir korban yang jatuh, katanya, Pemko Padang telah menyusun rencana penyiapan penduduk Padang menghadapi ancaman bencana tsunami, bila hal itu terjadi. Sebagai bagian dari rencana penyiapan penduduk itu adalah dengan melakukan simulasi tsunami yang telah kita laksanakan beberapa kali, sejak gempa kuat menghoyak Kota Padang pada 10 April 2005 lalu.

"Dengan simulasi itu, saat ini warga Padang telah memiliki persiapan yang cukup baik, bila suatu saat terjadi tsunami. Dan kita bersyukur, kesiapan Kota Padang dalam menghadapi bencana tsunami itu sudah diakui secara nasional dan internasional," tuturnya sebagaimana dilansir
POSMETRO terbitan Kamis (18/5).

Sedangkan pada 26 Maret 2006 lalu, kesiapan Kota Padang ini juga disampaikan Fauzi pada Konferensi Walikota Internasional tentang Peringatan Dini di Kota Bonn Jerman. Kata Walikota Bonn, Ms Barbel Dieckmann, karena Kota Padang dinilai telah berhasil melakukan langkah-langkah antisipasi dalam meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya tsunami, karena itu Fauzi turut diundang dalam pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu Fauzi mempresentasikan beberapa hal, antara lain kebijakan Pemko Padang yaitu pembangunan sistem evakuasi dan relokasi masyarakat terhadap bencana tsunami, edukasi kepada masyarakat agar paham dan mampu melakukan proses evakuasi pada saat terjadi bencana, membuat kebijakan infrastruktur berwawasan antisipasi bencana, menyusun kurikulum untuk siswa sekolah mengenai tsunami dan meningkatkan moril masyarakat dengan melakukan kegiatan religius seperti doa dan zikir bersama.

Yang jadi persoalan, sejauh mana realitas kesiapan Kota Padang sebagaimana dipaparkan Fauzi itu. Apa benar Kota Padang benar-benar siap diterjang tsunami? Sejauh ini, realitas di tengah warga kota, belum semuanya yang paham dan ngerti mitigasi bencana tsunami ini. Paling yang mereka tahu hanya, lari ke tempat tinggi bila tsunami terjadi. Untuk yang satu ini mah, sudah terinternalisasikan kepada setiap makhluk hidup yang bernama manusia, dia harus kabur kalau keselamatannya terancam. Itu terbukti dari setiap gempa terjadi, warga Kota Padang ke luar dari rumah dan bahkan kabur ke daerah ketinggian begitu mendengar isu tsunami akan terjadi. Jadi bukan sebagai bagian dari keberhasilan Pemko dalam melakukan sosialisasi.

Untuk infrastruktur, sejauh ini belum jelas bagaimana sistem dan prosedur peringatan dini akan diterapkan. Kendati BUOY TEWS -- alat pemantau tsunami yang dipasang di tengah lautan-- telah ada di laut lepas barat Sumatera, itu pun bukan jaminan. Tidak diketahui dengan detail, bagaimana langkah lanjutan yang akan dilakukan bila BUOY TEWS memberi sinyal akan terjadi tsunami. Apakah akan ada sirine meraung-raung, kentongan bertalu-talu, atau ada pengumuman dari pengeras suara, semuanya belum jelas benar!

Tempat evakuasi yang memadai pun belum ditentukan. Paling selama ini yang kerap dijadikan lokasi evakuasi pada setiap simulasi tsunami adalah bukit Gunung Pangilun yang daya tampungnya terbatas. Itupun lokasinya, hanya bisa dituju warga yang berdomisili di Belanti, Alai, Lapai, Gunung Pangilun dan sekitarnya. Yang berada di pesisir pantai mau lari kemana? Tidak jelas!

Belum lagi keseriusan dalam membuat jalur evakuasi dengan melakukan pelebaran jalan yang menuju ke daerah yang tinggi seperti jalan di Ampang dan Siteba yang hingga kini belum juga dikerjakan. Tak terbayangkan, bagaimana macetnya jalan sempit yang tembus ke By Pass itu, bila memang air bah tersebut akan menerjang Padang.

Untuk meyakinkan bahwa Pemko komit dalam menginformasikan bencana gempa dan tsunami yang terjadi, diiklankan pula di Harian Singgalang, sejumlah nomor telepon yang harus dihubungi warga bila ingin mengetahui info gempa yang terjadi. Kenyataannya, setiap gempa menghoyak Padang, dari beberapa nomor yang dikontak, banyak yang tidak aktif. Kalau pun bisa dihubungi, data yang diberikan tidak pula valid. Membingungkan.

Nah wajar bila warga Kota Padang meragukan dan menganggap alikotanya takabur dalam menyikapi bencana gempa disertai tsunami yang pasti akan terjadi --walau waktunya tidak diketahui pasti.

Sejarah mencatat, gempa di Mentawai pada tahun 1833 berkekuatan 9 skala Richter telah turut meluluhlantakkan Padang ketika itu. Periode pengulangan gempa di wilayah ini menurut penelitian yang dilakukan LIPI selama hampir 10 tahun lalu, memiliki periode pengulangan sekitar 200 tahun.

Gempa yang berpusat di sekitar Mentawai akan menimbulkan tsunami yang bakal menerjang ibukota Sumatera Barat ini, kata Dr Danny Hilman Natawijaya (43), peneliti di Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam waktu 10 menit setelah gempa terjadi. Ancaman gempa besar dan tsunami di pantai barat Sumatera ini, menurutnya bukan hanya datang dari pulau-pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan, tapi juga pulau lain di gugusan Kepulauan Mentawai, yaitu Pulau Sipora yang terguncang gempa tahun 1600-an dan Siberut tahun 1797.

Menakutkan memang. Tapi kenapa justru seorang walikota menggembar-gemborkan kesiapannya yang realitasnya belum amat sangat dilihat, didengar dan dirasakan warganya.

Maka wajar muncul sebuah SMS dari +628126619768 yang berbunyi.. "Judul berita Posmetro Kamis 18 Mei 2006 hal 5 "KOTA PADANG SIAP HADAPI TSUNAMI" terkesan takabur. Foto walikota juga terkesan anggap enteng tsunami. Kuasa tuhan ndak ada yang bisa menghadapi. Jangan sampai tsunami benar-benar datang. Yang baik itu "PADANG BERUSAHA ANTISIPASI TSUNAMI" Astaghfirullah alazim".(***)

Dari data website resmi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), disebutkan gempa terjadi pada pukul 22.28'.22'' WIB di latitude 0.11' dan longitude 96.92'. Episentrum gempa berada di laut 109 km barat daya Teluk Dalam, Nias di kedalaman 33 km.

Data yang dirilis USGS (United State Geological Survey/ BMG-nya Amerika Serikat) di website resminya, justru berbeda. Disebutkan, gempa ini berkekuatan 6,8 SR yang berpusat di 0.074 LU dan 97,012 BT dengan kedalaman 1,9 km (1,2 mil) di Pulau Nias yang berjarak 270 km dari Sibolga atau 390 km dari Kota Padang. Oleh USGS gempa ini dikategorikan
strong (kuat).

Sementara data yang disebutkan operator Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Bencana dan Banjir Kota Padang, Hidayat menyebutkan gempa ini berkekuatan 7,1 SR yang berpusat di antara Nias dan Mentawai. Data itu, katanya, berasal dari laporan BMG yang didapatnya. Sedangkan BMG Padang Panjang yang berkali-kali dihubungi di telepon 0752-82554 tak bisa dikontak karena sibuk melayani telepon yang masuk dari warga Sumbar.

Ketika gempa terjadi, sejumlah warga menduga gempa ini berasal dari aktivitas dari Gunung Talang yang saat ini "berulah". Namun dugaan itu akhirnya patah seiring dirilisnya data gempa terbaru di website resmi BMG RI dihttp://gis.bmg.go.id.

Sampai berita ini diturunkan, belum didapat informasi kerusakan dan korban jiwa di Nias maupun di wilayah Sumbar sendiri. (max)

Up Date: BMG merilis data terbaru pada 17 Mei 2006 melalui web resminya, bahwa gempa tersebut terjadi pada pukul 22.28'.26'' WIB di latitude 0.1 dan longitude 97.06. Episentrum gempa berada di laut 109 km barat daya Teluk Dalam, Nias di kedalaman 16 km dengan kekuatan 6,4 SR. Gempa susulan berkekuatan 5,4 SR terjadi lagi pukul 23.19'.37'' di latitude 0.12 dan longitude 97.14 di laut 160 km barat daya Gunung Sitoli di kedalaman 33 km.

Kepercayaan yang begitu besar dari pusat, dimanfaatkan organisasi tempat berkumpulnya berbagai OKP (organisasi kepemudaan) di Sumbar tersebut dengan menghelat rangkaian acara yang oke punya. Salah satu yang di luar kebiasaan pula, adalah melakukan pemilihan 4 tokoh Sumbar yang berhak menerima Pemuda Sumbar Awards melalui polling via SMS dengan bekerjasama dengan PT Indosat.

Sebanyak 17 tokoh Sumbar telah ditetapkan sebagai kandidat, yang kemudian dilemparkan ke publik untuk dipilih dan didukung sebagai penerima penghargaan prestisius tersebut. Nama yang diapungkan itu, bukanlah tokoh kacangan, namun sejumlah figur muda yang memang diakui eksistensinya di dunianya masing-masing.

"Kami sengaja melakukan polling ini sebagai bentuk penghargaan kami terhadap kiprah tokoh-tokoh itu selama ini. Namun dari 17 nama yang akan dipilih tersebut, masyarakat jugalah yang akan menentukan pilihannya. Yang mendapat dukungan terbanyak, itu berarti kiprah dan jasanya selama ini begitu melekat di hati masyarakat khususnya pemuda,” ujar Roni Putra, Ketua Panitia HUT KNPI ke-33 didampingi sekretarisnya, Adrian Tuswandi SH dan bendahara, Nurkholis B kepada pers.

Adapun 17 tokoh itu --berdasarkan abjad-- adalah Aristo Munandar (Bupati Agam), Asnawi Bahar (Ketua Kadin Sumbar/ mantan Ketua KNPI Sumbar 1997-2000), Davip Maldian (Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia), Elwi Daniel (Komisaris PT Semen Padang/ Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unand), Epyardi Asda (Anggota F-PPP DPR RI), Fauzi Bahar (Walikota Padang), Gamawan Fauzi (Gubernur Sumbar), Hendra Irwan Rahim (Anggota F-PG DPRD Sumbar/mantan Ketua KNPI Sumbar 1994-1997), Irdinansyah Tarmizi (Anggota F-PG DPRD Sumbar), Irfendi Arbi (Wabup Limapuluh Kota), Irman Gusman (Wakil Ketua DPD RI), Kandris Asrin (mantan Ketua KNPI 2000-2004), Leonardy Harmainy (Ketua DPRD Sumbar), Shadiq Pasadigoe (Bupati Tanah Datar), Syahrul Udjud (mantan Walikota Padang/manta Ketua KNPI Sumbar), Trismon (Ketua DPRD Kota Bukittinggi) dan Yul Akhyari Sastra (Anggota F-PG DPRD Sumbar/Ketua KNPI Sumbar).

“Semua nama itu, akan mulai dipilih pada awal Mei dan berakhir pada 23 Juli 2006 pukul 00.00 WIB. Caranya, mengirim SMS dengan mengetik KNPI spasi No Urut Tokoh Pemuda yang dipilih, lalu kirim ke 7796. Mulai detik ini, silahkan kirim SMS sebanyak-banyaknya ke short number tersebut tanpa ada batasan. Sedangkan penyerahan penghargaannya, dilakukan pada puncak resepsi HUT KNPI pada 23 Juli malam yang akan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Adhyaksa Dault dan Ketua DPP KNPI,” sebut Roni.

Dikatakannya, dalam perayaan HUT itu, KNPI Sumbar tidak hanya menggelar penyerahan anugerah Pemuda Sumbar Awards saja. Sejumlah rangkaian acara lainnya juga akan dihelat sepanjang Mei hingga Juli mendatang. Di antaranya, Lomba Lari Marathon Pemuda 10 K tingkat nasional pada 23 Juli yang akan diikuti oleh Menpora, seminar sehari bertemakan “Pemuda Sumbar Pambangkik Batang Tarandam” pada 7 Juni di Hotel Pangeran Beach dengan pembicara gubernur Sumbar, ketua DPRD Sumbar, ketua LKAAM Sumbar dan general manager PLN wilayah Sumbar. Serta serangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan dan anjangsana ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muara Padang, LP Bukittinggi dan LP Pariaman.

“Pada setiap kunjungan ini, direncanakan digelar kegiatan penyuluhan hukum, pengajian, sholat bersama dengan penghuni LP setempat. Selain itu juga akan mengajak para narapidana untuk melakukan donor darah,” ujarnya.
(***)

Kepastian akan mengudaranya Minang TV, diungkapkan Dirut PT Minang Media Televisi Sumbar, H Erwin Amril didampingi Komisaris Utama, Drs H Irawadi Uska BAc dan Manager Program, Andri Mulyadi kepada pers, Selasa (2/5). Dikatakan Erwin, sebelum resmi on air pada 17 Agustus itu, Minang TV akan melakukan siaran ujicoba pada Juni mendatang di channel 31 UHF.

"Saat ini kita masih menunggu kedatangan peralatan siaran yang didatangkan dari Italia. Towernya akan kita bangun di daerah Ulu Gadut. Untuk proses perizinan, kita sudah mengurus ke KPID Sumbar, Balai Monitoring Lokal, KPID Pusat dan Depkominfo RI," ungkapnya.

Erwin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI) ini menyebutkan, sebagai salah satu pemain baru di TV lokal Sumbar, Minang TV tampil dengan mengedepankan segmen adat istiadat dan budaya Minangkabau bagi pemirsanya. Seluruh program akan menyentuh kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minang dengan kemasan menarik yang jelas berbeda dengan suguhan stasiun televisi lainnya.

"Kendati nantinya ada beberapa stasiun televisi lokal yang juga menggarap segmen ini, Minang TV tetap tampil berbeda. Soal stasiun mana yang akan "dipelototi" penonton, resepnya tergantung pada menarik atau tidak menariknya kemasan acara yang ditampilkan. Jika menarik, sudah tentu para buyer (pemasang iklan-red) juga akan berlomba-lomba untuk mengiklankan produknya," kata mantan wartawan Poskota yang juga dikenal sebagai sutradara sejumlah sinetron yang digarap production house, ESA Production ini.

Ditimpali Irawadi Uska --yang akrab dipanggil Codot--, segmentasi adat dan budaya yang digarap Minang TV, bukan dalam arti sempit. Banyak ranah atau ruang yang belum tergarap maksimal pada segmen itu. Bagaimana bentuk penggarapannya, Codot dan Erwin, belum mau buka kartu. Alasannya, selain ini akan menjadi kejutan bagi penonton, juga mencegah kemungkinan stasiun televisi lain menggarap hal serupa.

Minang TV bersemboyankan "Basamo Mambangun Nagari" ini, tidak ingin asal jual "kecap". Semboyan yang digunakan, akan diejawantahkan guna menjembatani kembali pemirsa dengan adat dan budayanya guna kembali membangun kejayaan masa lalu Ranah Minang ini.Bagaimana hasil akhirnya, mari bersama-sama kita tunggu kehadiran Minang TV.
(***)