Mereka batal menjadi "kaya mendadak", karena rapel pembayaran tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan dana operasional pimpinan (DOP) dari awal hingga akhir 2006, akan dihapuskan. Padahal, jika saja aturan ini tetap berlaku, anggota dewan bakal mengantongi TKI yang besarnya paling tinggi 3 kali uang representasi ketua DPRD sebagaimana diatur Pasal 14A. DOP yang harusnya diterima ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 kali uang representasinya dan pada wakil ketua paling banyak 4 kali uang representasi, juga "lesap" dengan adanya rencana revisi PP tersebut.
"Perintah" revisi itu patut diapresiasi, tapi masih kepalang tanggung. Kenapa gak sekalian wakil rakyat tersebut tak usah dikasih tunjangan, biar mereka lebih merakyat seperti saat mereka belum dipercaya jadi wakil kita. Coba, kalo para mereka gak dijanjikan tunjangan, bisa diduga takkan banyak yang mau rebutan jadi anggota dewan.
Jika saja pemberlakuan tanpa tunjangan ini diterapkan, dipastikan yang mendaftar di Pemilu untuk jadi wakil rakyat adalah orang-orang yang benar-benar ingin jadi wakil. Tak ada lagi pamrih, hanya semata bagaimana memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya. Dengan begitu, praktis calon wakil rakyat itu adalah orang-orang yang telah mapan secara materi dan mapan secara intelektual. Mereka tak lagi berharap gaji dan tunjangan, sehingga lembaga legislatif kita nantinya, benar-benar hanya untuk orang-orang terhormat. Bukan lagi orang-orang yang cari hidup dari duit rakyat. Kan asyik!!!
Kalau pun harus menerima gaji, mereka hanya diberi upah dari tiap kerja yang dilakukan. Kalo sekarang kan tidak, lebih banyak yang makan gaji buta tanpa ada kinerja yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Paradigmanya masih mengacu pada datang, diam, dan duit. Walaupun tidak semuanya, tapi tetap ada yang serupa itu.
Belum lagi adanya program jalan-jalan yang tak jelas juntrungan dengan bertamengkan reses, studi banding, konsultasi yang semuanya sami mawon untuk mendapatkan honorarium yang tak sebanding dari kegiatan yang mereka lakukan. Apa sih pentingnya studi banding ke daerah lain, kalo hanya sekedar ingin tahu apa dan bagaimana daerah tujuan yang dituju. Mending buka website resmi masing-masing daerah, akan diketahui dengan jelas dan pasti soal profil dan potensi daerah yang dituju itu. Selesai. Kalau masih pengen tahu banyak, kan bisa main telepon-teleponan dengan pemerintahan daerah yang dituju tersebut. Kapan perlu pakai Yahoo Messenger saja, murah, praktis, dan gratis, tak harus ke luar duit banyak untuk itu. Waktu pun tak terbuang percuma dibuatnya. Apalagi?
Tapi, apa memang ada yang mau jadi wakil rakyat yang seperti itu? Bekerja tanpa pamrih, demi berjuang untuk kepentingan rakyat? Kalau ada, saya orang pertama yang akan memilihnya. Bagaimana dengan anda? (***)
Postingan terkait:
-Kehidupan Ironis di Negeri Anomali
-Wakil Rakyat (Masih) Suka Pecicilan