Alasan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa cewek yang satu ini, menggagas lahirnya sebuah blog yang diniatkan untuk menjadi ajang promosi kampung halaman, ranah Minang. Maka lahirlah go-ranahminang.blogspot.com yang isinya tentang apa saja yang berbau Minangkabau. "Hitung-hitung berbakti bagi kampung, dalam bentuk lain," begitu katanya.

Keinginannya itu, tentu saja patut diapresiasi positif. Mengingat selama ini, tidak begitu banyak situs yang mengangkat tema seperti itu, walau harus diakui memang banyak situs ranah Minang yang sudah wara-wiri di dunia maya dengan mengusung semangat kedaerahan serupa ini, tapi tidak berbasis blog. Sebut saja semisal rantaunet.orgyang mengklaim diri sebagai situs internet urang Minang pertama sejak 1993. Ada pula cimbuak.net, nagari.org, atau portal teknologi informasi seperti lintau.com dan maliang.org yang dikelola Masyarakat Melek IT Minang. Termasuk pula situs resmi Pemprov Sumbar yang kadang isinya hanya sebatas berita dan program kerja seperti layaknya situs pemerintahan lainnya.

Maka konsep berbeda coba diusung melalui go-ranahminang blogspot ini. Yaitu mengangkat segala hal mulai dari lokasi wisata, wisata belanja, panorama, kuliner, oleh-oleh, budaya, hingga kebiasaan urang awak --yang katanya-- akan dituliskan dalam format feature. Ini tidak mudah untuk mewujudkannya, mengingat keterbatasan sumberdaya dan pengetahuan seutuhnya soal seluk-beluk ranah Minang ini. Maka digagaslah konsep untuk mengundang siapa saja yang mau untuk menyumbangkan tulisannya sebagai kontributor di blog itu. Saya salah satunya, dan insya Allah, akan masih banyak yang mau bergabung di situ. Mengingat begitu banyaknya urang awak yang sebenarnya gape menulis dan punya perhatian ke arah itu. Tinggal lagi menyosialisasikan keberadaan blog ini antarsesama pemilik blog, dengan rajin-rajin blogwalking ke sana kemari.

Tapi mengingat konsep yang diusung masih tanggung, maka digagas lagi membikin Komunitas Blogger Urang Minang yang berada di perantauan atau pun di kampung halaman sendiri. Maksudnya jelas, yaitu mahimpun nan taserak. Bahwa adalah fakta, cukup banyak orang Minang yang punya blog, tapi tidak terdeteksi jumlah dan keberadaannya. Maka melalui komunitas itulah, diharapkan akan menjadi ajang berkumpul dunia maya sesama urang Minang, sekaligus mengukuhkan identitas keminangannya.

Tapi patut ditegaskan, ini bukanlah bentuk dari sikap primordialisme sempit yang hanya mengedepankan semangat kedaerahan. Lebih dari itu, komunitas ini hanya sebatas mengumpulkan para pemilik blog asal Minangkabau, agar mereka saling kenal satu sama lainnya. Itu saja.

Karena keberadaan blog dan komunitas ini masih baru, maka jangan heran masih ada kekurangan di sana-sini. Termasuk pemakaian layanan web tools yang serba gratis yang tentu saja fiturnya seadanya. Terlepas dari itu, yang terpenting di sini adalah semangat untuk memberikan kontribusi bagi kampung halaman dan mengumpulkan urang sakampuang dalam satu wadah. Semoga ini mendapat apresiasi yang luas. Tapi bukan seluas layar monitor anda!!! (***)

Mau bukti? Simaklah pemberitaan-pemberitaan yang kini marak di media massa, baik lokal maupun nasional. Subjeknya, tak jauh-jauh dari wakil rakyat yang seharusnya merakyat dan memikirkan bagaimana rakyat yang diwakilinya bisa terentaskan dari kemiskinan yang membelitnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka justru memperkaya dan diperkaya oleh aturan-aturan yang notabene mereka ciptakan dari semua tingkatan.

Adalah "kolaborasi" eksekutif dan legislatif di tingkat pusat yang membikin anomali ini terjadi. Tak jelas, namun pasti ada simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), sehingga muncul kebijakan yang tak populis sama sekali. Bila dulu kita dihebohkan dengan melonjaknya gaji aparatur pemerintahan dan DPR RI, kini kita dikagetkan lagi dengan kebijakan yang sama tapi tak serupa. Dalam artian, sama tujuannya yaitu memperkaya yang sudah kaya, kendati tak serupa bentuk aturannya.

Kini, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, ada kebijakan yang membikin kaya para wakil rakyat ini. Di situ diatur soal adanya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi anggota dan pimpinan DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan (DOP) DPRD. Yang kebablasannya, dalam PP yang ditandatangani Presiden RI, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2006 silam dan diundangkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2006 No 90 itu, justru dibikin berlaku surut per 1 Januari 2006.

Maka sontak kaya mendadaklah para wakil rakyat tersebut, karena mereka dapat "durian runtuh" berupa rapel untuk setahun. Bayangkan saja, untuk TKI itu, besarnya paling tinggi 3 kali uang representasi ketua DPRD sebagaimana diatur Pasal 14A. Sedangkan DOP diberikan kepada ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 kali uang representasi yang bersangkutan dan pada wakil ketua DPRD paling banyak 4 kali uang representasinya seperti diatur Pasal 14B Ayat 1 dan 2.

"Embel-embel" yang menjurus pada kamuflase bahwa tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan itu dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, dijadikan sebagai dalih untuk menyedot anggaran yang notabene berasal dari uang rakyat. Demikian juga dengan dana operasional, katanya, dimaksudkan sebagai uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD setiap bulan, untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.

Jargon "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" yang biasa melekat dalam demokrasi kita, jelas telah disalahartikan dengan lahirnya PP ini. Yang terjadi justru "dari rakyat, untuk wakil rakyat, oleh pemerintah rakyat", rakyat dibikin sekarat.

Di tingkat lokal saja, misalnya di Kota Padang, betapa akan kayanya para legislator itu. Hitung saja, di tahun anggaran 2006, besarnya uang representasi ketua DPRD sebanyak Rp 2,1 juta perbulannya. Artinya, untuk TKI paling tinggi anggota DPRD menerima sebanyak Rp 6 juta/bulan. Karena berlaku surut, diperkirakan akan menerima Rp 72 juta (sampai Desember 2006). Untuk DOP, ketua DPRD diperkirakan menerima paling banyak Rp 12 juta sebulan atau Rp 144 juta (untuk 12 bulan). Sedangkan wakil ketua DPRD bakal menerima paling banyak Rp 8 juta sebulan atau Rp 96 juta selama 2006 ini.

Walah!!! Ternyata emang enak jadi wakil rakyat dan pantesan banyak orang berebut menjadi Caleg, mengingat begitu besarnya feed back yang mereka terima. Selain menaikkan gengsi dan status, tentu saja menambah pundi-pundi pribadi.

Syukurnya, dari 45 anggota dewan Kota Padang, ternyata masih ada 1 orang yang berpikir waras untuk menolak penganggaran rapel TKI dan DOP ini. Dialah H Erfan, anggota Fraksi PAN yang tanpa tedeng aling-aling langsung bikin pusing semua koleganya dengan melontarkan penolakannya itu di hadapan sidang paripurna yang katanya sidang orang-orang terhormat tersebut.

Alasan penolakannya, cukup jelas dan sungguh waras. Katanya, penganggaran rapel untuk TKI dan DOP yang mencapai Rp 13,6 miliar di RAPBD Padang 2007 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi rapel itu memang tidak dapat diukur secara rasional dan tidak jelas tujuan, sasaran serta hasil dan manfaatnya, mengingat penganggaran saat ini telah berbasiskan kinerja.

Sayangnya baru seorang Erfan yang menolak rapel itu. Sehingga penghematan anggaran yang katanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, sama sekali tidak signifikan. Tetap saja dana besar itu akan digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan para wakil rakyat ini. Maka, terimalah kenyataan bahwa yang kaya bertambah kaya, yang miskin akan semakin miskin, lalu mati... Sama matinya dengan nurani berpikir pemimpin negeri ini. (***)

Postingan terkait: -Wakil Rakyat (Masih) Suka Pecicilan
 

Dari data yang dimilikinya, kata Ade, ada beberapa wilayah di Sumbar yang paling rentan diterjang bencana longsor, galodo atau banjir. Seperti, di Kabupaten Solok berada di Lolo, Surian, Talangbabungo, Sariak Alahan Tigo, Sirukam, Batubajanjang, Sei Lasi, dan Sumani. Di Kabupaten Solok Selatan, berpotensi terjadi di Muaro Labuah, Pasie Laweh, Koto Parik. Di Kabupaten Pasaman, daerah rawan berada di Bonjol, Panti, Rao, batas Sumut. Serta kawasan Talu di Kabupaten Pasaman Barat.

"Di Kabupaten Agam, daerah rawan ada di seputar Danau Maninjau, Lubuak Sao, Palupuah, Lembah Anai, Manggopoh, Koto Alam, dan Batu Kambiang. Di Kabupaten Limapuluh Kota, di Suliki, Mungka, Kelok Sembilan, jalan batas Riau. Sementara di Kota Sawahlunto, ada di Lembah Segar, Talawi, Silungkang, dan Muaro Kalaban. Sedangkan di Kabupaten Dharmasraya berpotensi terjadi di Jalan Sungai Dareh dan Takung," ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk Kabupaten Pesisir Selatan, daerah rawan bencana ada di batas Padang, Siguntur, Surantih, Tapan, dan perbatasan Kerinci. Di Kota Padang ada di Gunung Padang, Bukik Lampu, Indarung, perbatasan Solok. Sedangkan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, rawan di Tanjuang Gadang, Kiliran Jao, Bukik Batabuah, perbatasan Riau, dan Sumpur Kudus. Sementara di Kabupaten Tanah Datar, daerah rawannya ada di Batipuah, Malalo, Puncak Pato.

"Di Kabupaten Padangpariaman, berada di Malalak Tandikek dan Sungai Garinggiang," ucap pria yang merupakan staf di Dinas Pertambangan dan Energi Sumbar ini.

Peringatan Ade ini, sudah terbukti. Sejumlah lokasi di kabupaten/kota sudah diterjang banjir. Malahan di Kota Padang, pada Senin, 1 Januari lalu telah terjadi terjangan ombak besar karena abrasi pantai di Parupuak Tabiang. Dalam peristiwa tersebut, satu rumah dan sebuah warung hanyut/hancur, 14 rumah rusak berat dan 25 lainnya terancam pula. Korban 40 KK yang terdiri dari 209 jiwa, terpaksa ngungsi ke rumah tetangga dan saudaranya.

Selain itu, jalan menuju objek wisata Aie Manih, di Koto Kaciak RT 05/RW I, Kecamatan Padang Selatan juga terancam putus. Menyusul terbannya badan jalan sepanjang 20 meter pada Rabu (3/1) sekitar pukul 01.00 WIB. Jalan utama yang merupakan akses ke lokasi wisata Batu Malin Kundang dan Pantai Aie Manih ini, sebelumnya juga pernah mengalami peristiwa serupa pada tahun lalu.

Ancaman bencana banjir dan longsor, diperkirakan akan terus terjadi lantaran tingginya curah hujan saat ini. Seperti diungkapkan Kepala Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) Kota Padang, Emrizal SSos, curah hujan yang mengguyur Kota Padang dan Sumbar, sudah memasuki ambang normal. Selama 3 hari di bulan Januari 2007, curah hujan di Padang telah mencapai 139,6 mm. Sedangkan ambang normal curah hujan Januari yang dicatat BMG selama 30 tahun terakhir hanya 300 mm/bulan. Artinya, dalam 3 hari ini curah hujan telah mencapai 1/3 ambang normal Januari. (***)