Itu ditambah pula bila ada kerusakan teknis pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pauh Limo, serta beberapa pembangkit listrik lainnya yang tersebar di beberapa daerah. Maka gelap gulita di malam hari, maupun terganggunya aktivitas di siang hari, menjadi santapan sehari-hari ketika pemadaman harus dilakukan PLN.

Tidak banyak yang tahu, apa alasan PLN melakukan pemadaman. Paling banter, mereka hanya tahu listrik dipadamkan karena air danau menyusut atau ada kerusakan jaringan listrik di suatu tempat. Itu patut dimengerti karena minimnya sosialisasi yang dilakukan perusahaan sentrum negara ini, terutama kepada masyarakat awam. Padahal hampir setiap tahun --terutama tibanya musim kemarau--, dipastikan ada pemadaman bergilir.

Untuk kasus menyusutnya elevasi air PLTA, sebagaimana diungkapkan, Deputi Manajer Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, Yusman Rajo Mudo kepada beberapa media beberapa waktu lalu, didasari pada tinggi permukaan air sumber PLTA. Misalnya, bila ketinggian air mencapai 360,80 Mdpl, turbin PLTA Singkarak sudah tidak bisa digunakan. Begitu juga di Danau Maninjau yang batas kritisnya 462,00 Mdpl. Kurang dari itu, dipastikan tidak akan bisa lagi diproduksi energi listrik.

Sudahlah begitu, kemampuan pembangkit saat ini tidak pula bisa optimal. Seperti PLTA Singkarak yang memiliki kapasitas terpasang 4 x 43 megawatt (172 MW), kemampuan normalnya hanya 160 MW dan saat ini hanya menghasilkan sekitar 90 MW. Demikian juga PLTA Maninjau dengan kapasitas terpasang 4 x 17 megawatt (68 MW), kini hanya menghasilkan 30 MW dari normalnya 50 MW. Tidak jauh berbeda, hal serupa juga terjadi pada PLTA Batang Agam yang memiliki kapasitas terpasang 2 x 5 megawatt (10 MW) saat ini cuma menghasilkan energi listrik sebesar 4 MW.

Kondisi memiriskan ini, memaksa kita berhemat untuk memakai listrik. Sampai-sampai saking kritisnya persoalan itu, Gubernur Sumbar, H Gamawan Fauzi SH MM sempat mencanangkan gerakan hemat listrik di Sumatera Barat pada 10 September 2005. Gerakan itu pengejawantahan dari Inpres No 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi yang dikeluarkan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juli 2005.

Ketika itu, memang terjadi penghematan yang cukup signifikan, terutama pada instansi pemerintah. Namun seiring waktu berlalu, gerakan hemat listrik ini tinggal sejarah. Pola konsumsi listrik berlebihan dan tidak berdaya guna, kembali menjadi kebiasaan di mana-mana. Di gedung pemerintahan sekalipun, itu hanya tinggal sebatas imbauan di atas kertas yang ditempel di dinding-dinding kantor. Di sana, lampu dibiarkan tetap menyala --bahkan disengaja untuk dihidupkan-- kendati cahaya mentari sudah cukup memberi terang pada tiap ruang.

Contoh paling aktual ketidakpatuhan hemat listrik, bisa kita saksikan pada perayaan HUT RI ke-61 lalu. Di kantor-kantor pemerintah --bahkan kantor gubernur sekalipun-- terlihat kerlap-kerlip lampu hias yang katanya sebagai penyemarak perayaan hari kemerdekaan. Atau dapat pula kita saksikan, betapa banyak kini billboard berlampu milik pemasang iklan yang terpasang di jalan utama Kota Padang. Kendati jumlah daya yang dipakai tidak banyak betul, namun tetap saja memicu meningkatnya kebutuhan listrik yang harus dipasok PLN, karena jumlah lampu hias maupun billboard itu tidak hanya satu atau dua unit. Jumlahnya ratusan bahkan sampai ribuan!

Kita tidak mungkin kelewat berharap dengan gerakan hemat listrik. Karena pola budaya dan kebiasaan yang tidak mendukung untuk itu. Yang patut dilakukan saat ini adalah mencarai sumber energi listrik alternatif untuk melepas keterkungkungan terhadap pasokan listrik dari PLTA ataupun pembangkit lain yang ada saat ini. Itu jauh lebih bermanfaat, kendati harus mengorbankan dana yang cukup besar untuk memulainya.

Banyak sumber energi listrik yang bisa digarap, bila melihat potensi alam yang ada di Kota Padang maupun di Sumbar. Contohnya, pemanfaatan cahaya matahari sebagai tenaga listrik, sudah sepatutnya dicoba. Di samping sumbernya tidak terbatas --hanya tergantung iklim dan cuaca--, energi ini tidak perlu dibeli. Paling perangkatnya yang harus disediakan.

Pemanfaatan tenaga surya ini, kita patut belajar ke Kota Nairobi, Kenya yang ada di Afrika sana. Sebagai negara yang tingkat kemakmurannya jauh lebih miskin ketimbang Indonesia, mereka mampu memanfaatkan keterbatasan sumberdaya alamnya dengan memanfaatkan matahari sebagai sumber energi listrik. Kenapa kita tidak bisa? Mahal memang, tapi murah untuk ketersediaannya.

Selain itu, ada lagi sumber energi listrik yang bisa dimanfaatkan Sumbar yaitu gelombang laut. Sebagai daerah yang mempunyai garis pantai sepanjang 375 km dari ujung Kabupaten Pasaman di utara hingga ujung Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah selatan, laut adalah potensi energi terpendam yang belum digarap maksimal. Konon kabarnya, dulu pernah diretas pembuatan pembangkit listrik dengan memanfaatkan gelombang laut oleh anak nagari di Sumbar ini. Hasilnya, pembangkit listrik sederhana itu hanya sebatas mendapat penghargaan dari pemerintah, sementara tindak lanjut untuk membuatnya dalam skala besar tak pernah dilakukan pihak berkompeten. Padahal sumber energi laut ini selalu ada dan tidak pula menimbulkan polusi. Kenapa tidak ini yang coba untuk digarap maksimal?

Potensi yang tak kalah besar dan sangat murah meriah adalah sampah. Sebagai penghasil sampah yang cukup besar, Kota Padang saja bisa membikin pembangkit listrik untuk konsumsi warga kotanya. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) bukanlah barang asing lagi. Di beberapa kota di Indonesia, telah diretas upaya pembikinan PLTS ini. Bahkan Padang pun yang walikotanya pernah melihat langsung PLTS di Rotterdam, Belanda saat kunjungannya ke beberapa negara di Eropa pada akhir Maret 2006 lalu, sempat mewacanakan untuk bekerjasama dengan PT Global Waste Manajemen Indonesia (PT GWMI) dalam mengolah sampah. Tapi kerjasama ini tidak pernah terealisasi hingga kini dan belum pula jelas apakah PT GWMI itu akan membangun PLTS atau hanya sebatas mengolah sampah doang.

Matahari, laut dan sampah adalah sumberdaya yang tak terbatas milik daerah ini. Kenapa potensi-potensi itu yang tidak dicoba digarap PT PLN atau pihak swasta lainnya. Bisa saja pola kerjasamanya, PLN diwajibkan membeli energi yang dihasilkan swasta dari matahari, laut dan sampah itu, atau PLN sendiri yang mencoba untuk mengelolanya. Dengan begitu, keterkungkungan kita yang kelewat berharap banyak pada PLTA dan pembangkit listrik lainnya, bisa diatasi dengan adanya sumber energi alternatif tersebut. (***)

nb: tulisan ini untuk diperlombakan dalam Lomba Karya Tulis Hemat Listrik yang diadakan YLKI Sumbar.